Marketing politik

Marketing politik

Judul
Partai keadilan sejahtera(mobilisasi kader dalam strategi pemenangan dede s.ip pada pemilihan umum legislative di dapilI kota tasikmalaya)
BAB I
PENDAHULUAN
Latarbelakang Masalah
partai politik menurut geovani sartori(1976)adalah”suatu kelompok yang mengikuti pemilihan umum dan,melalui pemilihan umum itu,mampu menempatkan calon calonya untuk menduduki jabatan jabatan fublik.”dengam kata lain tujuan utama didirikanya partai politik adalah untuk menguasai pos pos pemerintahan dengan jalan yang konstitusional sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Penguasaan akan jabatan jabatan fublik sangatlah diperlukan bagi partai politik dikarenakan dengan adanya penguasaan partai politik terhadap jabatan fublik atau jabatan politik,partai politik dapat menjalankan visi,misi dan program partainya melalui serangkaian regulasi dan kebijakan yang di formulasikanya.
Untuk menduduki jabatan jabatan funlik atau politik partai politik harus saling bersaing dengan partai politik lainya yang memiliki ideology,visi,misi dan program partai yang berbeda satu sama lainya.Hal ini sesuai dengan definisi partai politik menurut Sigmund neuman (1963)yaitu “organisasi dati aktivis aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yan gmemiliki pandangan yang berbeda”
Persaingan antara partai politik untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat dalam penilihan umum tidak bias dibiarkan begitu saja tanpa strategi pemenngan pemilu,terlebih akhir akhir ini masyarakat sebagai konsetuen cenderung apatis dan fragmantis .dilain pihak masyarakat juga semakin cerdas dan kritis dalam mentukan sikap dalam berpolitik.partai politik dituntun memiliki visi,misi dan frogram yang nyata bagi masyarakat,dan untuk menyampaikan itu semua diperlukan mangmen pemasaran yang tepat dan cermat yang berkesan di tengah masyarakat.managmen pemasaran partai poltikdan kandidat politik dikenal dengan istilah marketing politik .
Marketing politik itu sendiri menurut firmansyah (2007) adalah “seperangkat metode yang dapat mempasilitasi kontestan(partai politik dan individu)dalam melaksanakan inisiaitif politik,isu politik,ideology politik,dan program kerja partai kepada masyarakat.”
Marketing politik menjadi salah satu kunci sukses pemenangan partai pada pemilu,dimana produk produk partai politik baik itu kandidat politik,visi,misi dan program kerja partai dan produk politik lainya di manage sedemikian rupa sehingga menarik perhatian dan simpati masyarakat dengan berbagai perhitungan matematis mulai dari positioning,degmentasi,demografi,focus dan aspek lainya penunjang pemenangan pemilu.dan semua yang terkait pada marketing politik tersebut terutama positioning merupakan upaya patai politik melalui tim suksesnya dalam menciptakan image atau citra politik yang jelas (distinct) baik bagi partai maupun kandidat politik bagi masyarakat sebagai konsetuen.
Image politik sendiri bisa dibangun melalui dua konsep pertama,bagaimana seseorang atau partai politik bertindak atau berprilaku politik dimasa lalu yang menghasilkan citranya selama ini dan kedua bagaimana partai politik dan seseorang akan bertindak dimasa depan dengan serangakian program dan janji yang akan memberikan harapan dan kesan politik bagi pencitraanya.
Dari sekian banyak partai politk yang menerapkan srtategi marketing politik ini adalah PKS yang memiliki citra islami dan bersih”meskipun akhir akhir ini terjerat kasus”.PKs sebagai partai kader tentunya harus bekerja ekstra keras dalam memasarakan produk politiknya.hal ini berbeda dengan partai masa pada umumnya,yang hanya berorientasi pada jumlah masa atau simpatisan,dimana hubungan antara partai politik dan konsetuen hanya terjalin sebatas pada masa kampanye dan pemilu.
Partai kader justru lebih mempokuskan pada pendidikan politik yang berkesinambungan dan memiliki hubungan yang tetap terjalin meskipun pemilu telah usai.akan tetapi PKS sebagai partai kader juga diharuskan untuk dapat memobilisasi masa khususnya pada masa kampanye dan pemilu sebagai wujud eksistensi partai dalam pemerintahan.pada pemilihan umum legislative kota tasikmalaya tahun 2014 PKS merefresentasikan kader partainya di DPRD sebanyakempat orang,yaitu Heri Ahmadi SPdI (PKS, 2.188) Dede S.IP (PKS, 2.275) Parid (PKS, 1.257) Dede Muhamad Muharam (PKS, 1.872) jumlah kursi ini sama dengan perolehan pemilihan umum legislative di tahun 2009,hal ini memberikan kesan bahwa partai kader (pks) cenderung statis dan dukungan dari kader dapat dikontrol dengan baik oleh partai tersebut.
PKS sebagai partai kader juga kerap kali menggunakan strategi pemenangan pe,ilu melalui mobilisasi kader dan simpatisan sebagai mesin penggerak partai atau tim sukses dalam pemilu,dengan model marketing politik berupa “direct selling” atau door to door ke masyarakat langsung.direct selling ini dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan mengenai visi misi partai,program partai dan memperkenalkan kandidat calon anggota DPRD serta tata cara pencoblosan yang sah menurut KPU dengan mencoblos kandidat partai ataupun gambar partai sebagai simulatornya,yang menarik dari direct selling ini para kader sebagi tim sukses tidak memaksa pada target pemilih untuk mencoblos salah satu kandidat mereka diberikan kebebasan untuk mencoblos siapa saja dalam kolom partai PKS.
Dari uraian latar belakang diatas mengenai peran marketing politik sebagai salah satu strategi pemenangan pemilu,khususnya keberadaan PKS sebagai partai kader yang cenderung ekslusif dan statis dalam perolehan kursi di DPRD kota tasikmalaya ini,maka penulis tertarik untuk mengankat kasus ini menjadi sebuah tulisan penelitian tugas mata kuliah marketing politik dengan judul” partai keadilan sejahtera(mobilisasi kader dalam stratgi pemengan pemilu dede s.ip pada pemilihan umum legislatip di dapil III kota tasikmalaya tahun 2014)”
Bab ii
Kajian teori
Marketing politik menurut firmansyah (2007) adalah “seperangkat metode yang dapat mempasilitasi kontestan(partai politik dan individu)dalam melaksanakan inisiaitif politik,isu politik,ideology politik,dan program kerja partai kepada masyarakat
Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.
http://belajar-komunikasi.blogspot.co.id/2010/12/pengertian-budaya-politik.html
1. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik di mana ikatan seorang individu terhadap sebuah sistem politik tidaklah begitu kuat, baik secara kognitif maupun afektif [Almond dan Verba, h. 20]. Di dalam tipe budaya politik ini, tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Individu tidak mengharapkan perubahan apapun dari sistem politik. Ini diakibatkan oleh sebab individu tidak merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah bangsa secara keseluruhan. Individu hanya merasa bahwa mereka terikat dengan kekuasaan yang dekat dengan mereka, misalnya suku mereka, agama mereka, ataupun daerah mereka.

Budaya politik parokial kentara misalnya, di dalam budaya masyarakat yang masih nomaden. Misalnya ini terjadi di kafilah-kafilah badui jazirah Arabia, suku-suku pedalaman Indonesia seperti Kubu, Dani, Asmat, Anak Dalam, dan sejenisnya. Contoh tersebut dalam pengertian fisik. Namun, dapat pula kita kembangkan parokialisme dalam pengertian lebih luas. Misalnya, dapat kita sebut bahwa sebagian warga Aceh yang hendak memisahkan diri dari Republik Indonesia sebagai menganut budaya politik parokial, oleh sebab mereka tidak mengidentifikasi diri sebagai warga negara Republik Indonesia.

http://setabasri01.blogspot.co.id/2009/02/budaya-dan-sosialisasi-politik.html

. Budaya Politik Kaula

Menurut Mochtar Masoed dan Colin Mac Andrews (2000), budaya politik kaula/subjek menunjuk pada orang-orang yang secara pasif patuh pada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan.

Budaya politik kaula/subjek memiliki frekuensi yang tinggi terhadap sistem politiknya. Namun, perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan dan partisipasinya dalam aspek keluaran sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa telah adanya otoritas dari pemerintah. Posisi kaula/subjek tidak ikut menentukan apa-apa terhadap perubahan politik. Masyarakat beranggapan bahwa dirinya adalah subjek yang tidak berdaya untuk memengaruhi atau mengubah sistem.

Dengan demikian, secara umum mereka menerima segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam masyarakat. Bahkan, rakyat memiliki keyakinan bahwa apa pun keputusan/ kebijakan pejabat adalah mutlak, tidak dapat diubah-ubah atau dikoreksi, apalagi ditentang. Prinsip yang dipegang adalah mematuhi perintah, menerima, loyal, dan setia terhadap anjuran, perintah, serta kebijakan penguasa.

Budaya Politik Partisipan

Menurut pendapat Almond dan Verba (1966), budaya politik partisipan adalah suatu bentuk budaya yang berprinsip bahwa anggota masyarakat diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif.

Dalam budaya politik partisipan, orientasi politik warga terhadap keseluruhan objek politik, baik umum, input dan output, maupun pribadinya dapat dikatakan tinggi. Ciri-ciri dari budaya politik partisipan adalah sebagai berikut.
Warga menyadari akan hak dan tanggung jawabnya dan mampu mempergunakan hak itu serta menanggung kewajibannya.
Warga tidak menerima begitu saja keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin tetapidapat menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik keseluruhan, input, output maupun posisi dirinya sendiri.
Anggota masyarakat sangat partisipatif terhadap semua objek politik, baik menerima maupun menolak suatu objek politik.
Masyarakat menyadari bahwa ia adalah warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis.
Kehidupan politik dianggap sebagai sarana transaksi, seperti halnya penjual danpembeli. Warga dapat menerima berdasarkan kesadaran, tetapi juga mampu menolak berdasarkan penilaiannya sendiri.

100 HARI MEMBACA ARAH JOKOWI

100 HARI MEMBACA ARAH JOKOWI

(Manifiestasi Geopolitik Dan Geostrategi)

Oleh:Yosef Nursyamsi

          Indonesia sebagai negara yang dihapit oleh benua australia dan benua asia diyakini menjadi wilayah yang paling setrategis bahkan dengan kondisi perairan yang begitu luas  terbentang diantara samudra hindia dan samudra pasifik diperkirakan akan memainkan peran yang begitu vital di kawasan asia pasifik bahkan di jalur perdagangan internasional.

          Posisi yang begitu strategis dan vital ini sudah tentu menjadi potensi yang luar biasa seandainya negara ini mampu memainkan peran yang harus dimainkan dengan baik dan benar,akan tetapi di lain sisi kondisi dan letak yang sedemikian strategi ini sewaktu-waktu bisa menjadi ancaman apabila negara ini gagal dalam mengelola berbagai potensi dan peranya sebagai negara yang memiliki wilayah darat dan perairan yang begitu luas.

          Untuk mampu mengelola dan menjawab tantangan akan potensi serta ancaman di wilayah –wilayah kesatuan republik indonesia maka negara tersebut sudah tentu  harus memahami pandangan tentang geopolitik dan gostrategi.

          Geopolitik menurut subhan (2014) sederhanaya adalah aspek aspek kewilayahan yang memiliki pengaruh atau implikasi terhadap politik atau sebaliknya aspek-aspek politik yang secara langsung memiliki pengaruh terhadap situasi kewilayahan.

          Tujuan dari geopolitik itu sendiri adalah :

a)             Memetakan berbagai aspek dan kondisi wwilayah dengan berbagai  potensi dan permasalahnya sehingga dapat di ambil sebuah alur politik(kebijakan) yang mampu mengoptimalkan potensi wilayah-wilayah tersebut.

b)             Mempermudan dan mempercepat terciptanya tugas utama pemerintahan seperti:

a.              Law and order(hukum yang dibuat harus mampu memberikan jaminan akan keteraturan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat)

b.             Welfare(negara harus mampu mensejahterakan)

c.              Prosperity(kemakmuran)

d.             Defend prosperty(mempertahankan kemaakmuran atau kedaulatan negara)

e.              Justice(keadilan)

          Masalah geopolitik rupanya tidak luput dari perhatian dan perdebatan calon presidenpada masa kampanye capres cawapres 2014.kedua kandidat memiliki pandangan berbeda mengenai geopolitik dan geostrategi NKRI baik darat laut danudara di atasnya.

          Pasca pilpres selesai dan KPU mengumumkan bawha pasangan jokowi jusuf kalla terpilih sebagai pemenang pilpres menjadi presiden indonesia untuk lima tahun kedepan.maka isu-isu geopolitik yang dikampanyekan dalam visi jokowi yang secara sederhananya dapat di simpulkan sebagai  indonesia yang berdaulat,mandiri dan berkarakter seakan ditagih dan ditunggu implementasinya oleh masyarakat yang memiliki ekspektasi luar biasa.

          Ekspektasi dari terpilihnya jokowi sebagai presiden diharapkan mampu memanifiestasikan geopolitik secara nyata luas dan bertanggung jawab terlebih dengan latar belakang gaya kepemimpinanya yang inklusif terhadap semua golongan.

          Manifiestasi geopolitik menurut kaelan (2003)adalah wawasan nusantara,wawasan nusantara itu sendiri merupakan cara pandang bangsa terhadap masyarakat (suku,agama)dan wilayah NKRI (darat laut udara) dan diatasnya sebagai satu kesatuan politik,ekonomi,sosial,budaya,pertahanan dan keamanan.

          Dilihat dari visi jokowi,berdaulat mandiri dan berkarakter maka dapat diartikan berdaulat ini sebagai negara yang memiliki hargadan jati diri sebagai bangsa yang terpandang dan tak bisa dirongrong oleh negara manapun.berdaulat ini sarat akan makna baikberdaulat sebagai negara yang merdeka,berdaulat pangan,berdaulat pemikiran dan berdaulat dari semua asapek lainya.

          Untuk mengukur perihal kinerja pemerintahan lima tahun kedepan biasanya di negara negara yang telah maju digunakan tolok ukur dalam 100 hari pertama menjabat.di hari yang akan genap 100 hari ini dapat dilihat bagaimana  spirit jokowi dalam memanifiestasikan geopolitik sebagai wawasan nusantara dan geostrategi,khususnya mengenai strategi di wilayah indonesia bagian timur,poros maritim dan kelautan,

A.           Jokowi Dan Indonesia Bagian Timur

          Indonesia bagian timur merupakan wilayah-wilayah yang kaya akan SDA seperti kandungan emas,mineral,batubara,minyak dan lahan hutan yang begitu luas.tidak sedikit devisa negara yang dihasilkan oleh indonesia bagian timur,akan tetapi hal ini  berbanding terbalik dengan SDM disana yang rentan bahkan masih jauh tertinggal di bandingkan pulau jawa.terlebihinfrastruktur yang mendukung semua itu belum optimal di berikan oleh pusat.

          Kesenjangan pembangunan dan pemerataan ini bertahun tahun telah menjadi rahasia umum,dan memicu perihal tumbuh kembangnya benih-benih separatisme di indonesia wilayah timur,misalnya di papua lahir organisasi papua merdeka.

          Kondisi leg culture indonesia bagian timur ini telah memberikan gave antara pusat dan wilayah timur,isu isu separatisme selalu mencuat dikalangan yang tidak puas dengan kebijakan pusat.tuntutan pemerataan dan pembangunan infrastruktur menjadi isu penting bagi kemajuan dan peredam gejolak di bagian timur.

          Indonesia timur dalam visi jokowi dijadikan prioritas yang tidak kalah penting dengan isu isu lainya.kondisi wilayah timur memberikan implikasi terhadap geopolitik dan geostrategi yang akan diterpkan dalam meredam gejolak diwilayah  bagian timur.salah satu strateginya adalah:

a.  membangun dan merevitalisasi pasar yang menjadi pusat berkumpunya masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi.

Pasar menjadi pusat kekuatan masyarakat karena pasar merupakan tempat dimana masyarakat menggantungkan hidupnya,dari pasar tumbuh dan berkembangya basis basis ekonomi kerakyatan khususnya mayarakat kecil.dan dari pasar pula dapat dilihat bagaimana perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

b. Rencana pembangunan tol laut di wilayah timur

          Pembangunan tol ini  menjadi prioritas utama jokowi dalam membangun infrastruktur yang menghubungkan indonesia bagian timur dan pusat.sehingga mobilisasi dan akses di wilayah timur akan menjadi mudah dan mengalami kemajuan sehingga gave antara pusat dan timur akan teratasi.

Rencana pembangunan tol ini menjadi kontroversi dan terkendala oleh kondisi wilayah indonesia yang rentan akan bencana alam.

c.  Kucuran dana khusus bagi otonomi papua

          Papua sebagai penghasil emas terbesar di dunia merupakan provinsi di wilayah timur yang tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraanya masih sangat rendah jika dibaningkan denganprovinsi lainya,hal ini sangat ironis mengingat sudah berpuluh-puluh tahun papua ini menjadi pusat eksploitasi pt.free port morgan indonesia akan tetapi nasib dan kondisinya tetap saja memperihatinkan.

          Tidak heran jika wilayah penghasil emas ini geram dan kerap kali timbul separatismesi untuk memisahkan diri karena bagi hasil ekploitasi yang tak sebanding terlebih pusat mengabaikan pembangunan infra struktur di wilayah tersebut.sebagai upaya untuk mengaifirmasi question regional ini maka diberikanlah otonomi khusus berupa desentralisasi asimetris perihal keunikan dan kekhasanahan papua bukan hanya itu di era jokowi ini ada wacana untuk menggelontorkan dana khusus yang diperuntukan untuk kemandirian dan pembangunan papua.

d. Pembangunan kawasan industri di wilayah timur

          Pembangunan kawasanindustri di wilayah timur indonesia dinilai sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan pendapaatan masyarakat lewat penyerapan tenaga kerja yang banyak melibatkan penduduk asli sehingga penduduk asli tidak lagi melakukan urbanisasi ke daerah pusat industri di kawasan jakarta yang pada akhirnya akan terjadi kemandirian dalam membangun daerah di wilayah timur.

B.            Jokowi Dan Negara Maritim

          Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang di dunia,dimana wilayah kepululauanya disatukan oleh perairan sehingga masa depan indonesia tidak salah apabila bergantung kepada sector kemaritiman.

          Wilayah indonesia yang demikian ini secara langsung telah memberikan implikasi terhadap politik sehingga wilayah perairan dan kelautan harus dipayungi oleh kebijakan politik baik domestik,bilateral dan internasional.

          Sector kelautan atau maritim menjadi hal utama yang diperhatikan oleh jokowi hal ini dapat dilihat dari pesan pertama yang disampaikan oleh jokowi dalam pidato kepresidenan pertamanya dalam pelantikan presiden adalah isu kemaritiman bahkan di ulangi tiga kali pengucapan, tidak hanya berhenti sampai di situ isu kemaritiman kerap kali di wacanankan oleh jokowi di setiap forum internasional baik KTT APEC maupun SUMMIT ASEAN.

          Implikasi poros maritim inisangat sunter di bicarakan menjelang seratus hari kinerja pemerintah jokowi.salah satunya adalah intruksi presiden terhadap menteri kelautan dan perikanan supaya mensterilkan wilayah laut nusantara dari praktek ilegal fishing yang merugikan negara triliunan rupiah dengan cara ditenggelamkan atau di bakar dan ditembak di tengah laut setelah melalui serangkaian prosedural yang telah ditentukan melalui peradilan.

          Intruksi presiden ini di amini oleh mentri terkait bekerjasama dengan TNI AL telah beberapa kali melakukan penenggelaman terhadap kapal berbendera asing hal ini menuai kontroversi dari beberapa golongan karena mencedrai hukum internasional akan tetapi hal ini dibenarkan oleh konstitusi melalui UU no45 tahun 2009 sebagai  pengganti UU no31 tahun 2004 dan akan kemabali di payungi oleh undang undang kelautan baru yang akan segera di sahkan oleh legislatif.

          Wilayah nusantara yang begitu strategis dengan hapitan samudra hindia dan pasifik ini sangatlah memiliki potensi akan letaknya yang strategis terlebih indonesia memiliki tiga jalur hak lintas damai SLOT dan ALKI sebagai jalur perdagangan dan transportasi internasional.letak yang strategis ini sudah tentu menjadi salah satu andalan surplus bagi negara terlebih jika melihat negara singapura  yang hanya memiliki satu lintas ini bahkan mampu menjadi negara maju sebagai distribusi logistik dunia.

          Apabila melihat tekad jokowi yang menghendaki poros maritim dunia tidak mustahil di kemudian hari semua jalur ALKI ini akan dibuka untuk jalur internasional,disisi lain jalur ALKI ini digadang-gadang sebagai pertahanan terakhir kedaulatan negara yang apabila di buka bagi jalur internasional maka kedaulatan negara berada di ujung tanduk.terlepas dari kontroversi ini perairan nusantara tengah menjadi perhatian khusus poros maritim dunia yang berimplikasi terhadap geopolitik,geostrategi,geososial dan tentunya geoekonomi.

Dari uraian diatas masih banyak sekali permasalahan yang menjadi wacana penting jokowi khususnya untuk mewujudkan kedaulatan negara melalui kemaritiman pandanganya tidak lagi defend from prosperity seperti thousand friend zero enemy nya SBY akan tetapi lebih defend for prosperity,dan mengutamakan yang melihat ke luar sebagai kekuatan suatu negara.

Kinerja seratus hari pemerintah jokowi memang tidak bisa di jadikan indikator pasti dalam keberhasilanya memimpin negri ini selama lima tahun akan tetapi apabila melihat wacana dan sepiritnya patutlah di hargai sebagai uaya untuk mewujudkan kedaulatan laut melalui poros maritim dunia.siapa yang tahu?

LOCALSTONGMAN DAN BOSISME

LOCALSTONGMAN DAN BOSISME

Oleh:Yosef Nursyamsi

Tasikmalaya merupakan wilayah di priangan timur yang  mengalami perkembangan secara pesat.perkembangan ini tidak hanya terbatas pada sector ekonomi dimana pusat pusat perbelanjaan tumbuh  dan berkembang di daerah tasik jauh dari  itu perkembangan politik juga tengah  mengalami perkembanganya.

Perkembangan yang pesat ini tidak bisa dilepaskan dari hadirnya peran penting local strongman sebagai manifiestasi dari kekuatan masyarakat dan peran bosisime yang merupakan menifiestasi dari kekuatan negara.

Untuk mengetahui peran penting dari setiap kekuatan local strongman ini perlu di lakukan perihal identifikasi local strongman di tasikmalaya.local strongman sendiri merupakan orang kuat lokal setempat yang lahir karena kemampuanya dalam penguasaan resource,seperti kekayaan,kepemilikan tanah,yang pada akhirnya akan menimbulkan legitimasi pada kefiguranya yang dimistiskan melalui pemberian dan jaminan akan sandang,pangan papan,sehingga akan terjalin hubungan sosial dan perlindungan terhadap sekelompok orang atau golongan yang bersifat jejaring dan pada akhirnya akan mampu di kontrol melalui kontrol yang “terpecah-pecah”

Sedangkan bosisme merupakan orang kuat lokal yang  lahir sebagai orang yang berpengaruh karena peranya sebagai birokrat,bos partai,militer dan preman.bosisme ini berbeda dengan lokal strongman dimana bosisime mendapatkan legitimasi karena figuritas dan kewibawaanya bahkan karena ancamanya.sumber-submber figuritasnya dilakukan dengan cara menguasai modal,tekanan dan kejahatan.

Biasanya localstrongman dan bosisme ini hanya dipisahkan oleh garis tipis yang sulit dibedakan bahkan keduannya bisa lahir bersamaan ataupun saling bertukar posisi.

Hal ini bisa dijelaskan ketika mayasari group.mampu menguasai wilayah tasikmalaya dengan berbagai sumber-sumber ekonomi,pasar tradisional dan modern,dengan hubungan sosialnya yang luas dan kekuatan ekonominya yang kuat maka dengan sendirinya akan menjadi legitimasi dan kekuatan dalam mengatur kontrol terhadap masyarakat.

Untuk memperluas dan memberikan keamanan akan sumber ekonomi yang dimilikinya maka secara otomatis sumber politik pun harus dimiliki sebagai upaya untuk menjamin alokasi ekonomikal resource dan politikal resource,sehingga setiap kebijakan yang di ambil akan sesuai kehendak dan merupakan legitimasi formal.

Contoh dari semua ini adalah pengalihan one way road menjadi double way road(2 arah) disekitar kawasan mayasari plaza.sehingga arus kendaraan menjadi lebih ramai dan mayasari plaza secara tidak langsung akan meningkatkan daya tarik masyarakat tasikamalaya ketika lewat ke kawasan mayasari plaza.

Contoh lainya adalah bagaimana peran pengusaha auotobus yang merekap sebagai wakil walli kota tasikmalaya yang selain bosisme juga terlebih dulu sebagai localstrogman mampu mengguasai trayek tasik kota antar provinsi,kota dalam provinsi yang lebih hebatnya para penumpang ini tidak usah mengantri di terminal “resmi”tipe A kota tasikmalaya tetapi memuat penumpang di” terminal pribadi” atau poll dan terminal tipe A kota tasikmalaya hanya dijadikan transit atau sekedar membayar retribusi.

Praktek bosisme dan localstrongman tidak hanya terjadi di kalangan elit atas saja,akan tetapi juga terjadi di elit elit desa seperti yang terjadi di daerah cibeureum.kasus pertama terjadi pada local strongaman dimana seorang pengusaha konveksi untuk memperlancar usahanya harus  menjalin kerjasama dengan berbagai kalangan di masyarakat terutama tokoh tokoh yang berpengaruh guna melindungi keamanan sebagai timbal baliknya pengusaha tersebut harus lebih peka terhadap keinginan tokoh tersebut misalnya ketika mengadakan suatu acara maka pengusaha harus siap membiayai acara tersebut.jalinan kemitraan ini juga di jalin dengan birokrat sebagai upaya untuk mempermudah ijin usaha dan dalam hal kredit.

Kasus kedua terjadi pada bosisme dimana seorang tokoh partai salah satu   DPC partai politik dari hasil observasi dan wawancara singkat dapat disimpulkan bahwa kekuatan untuk mengontrol masyarakat in tidak bisa di lepaskan dari berbagai jalinan kemitraan dengan pihak lainya.kemitraan ini terjalin antara ketua DPC  dengan tokoh pemuda yang mampu menjadi fasilitator dan di percaya di sebuah tempat,sehingga ketika ketua tersebut menghendaki dukungan dari masyarakat maka akan mudah memobilisinya.

Selain kemitraan dengan tokoh pemuda bosisme ini juga menjalin kerjasama dengan birokrat khususnya para kader yang duduk di dinas pemerintahan dan tentunya dengan para legislator dari partainya,hal ini akan mempermudah masalah regulasi dan pengajuan bantuan bagi kepentingan masyarakat ujarnya.

Menurutnya kerjasama dengan pihak keamanaan baik militer/polisi bahkan preman dipandang perlu untuk menjamin keamanandan memperlancar perihal berbagai acara di tataran lapangan.karena tidaklah mudah untuk mengatur masyarakat dari berbagai kalangan dengan latar belakang berbeda pula terlebih mereka yang bersikap arogansi.

Selanjutnya bagaimana menyikapi perihal bentuk sebuah negara yang ideal antara negara federasi dan negara kesatuan.kedua bentuk negara ini pada dasarnya memiliki kelebihan juga memiliki kelemahan di setiap unsur pemerintahanya.banyak negara yang maju dengan bentuk negara federasi,dan banyak juga negara yang maju menggunakan bentuk negara kesatuan begitu juga sebaliknya.yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan tersebut mengemban tugas dan fungsi negara dengan senyata-nyatanya.

Untuk melihat kelebihan dan kelemahan dari masing-masing betuk negara maka dapat disederhanakan sebagai berikut.

A.    negara kesatuan

Negara kesatuan sangat cocok di negara yang memiliki keseragaman dalam bentuk budaya dan latar belakang sejarah bentuk negara ini juga lebih bersipat satu komando atau sentrallistik sehingga sangat efektif diterapkandi negara yang wiayahnya bersatu dalam satu kesatuan bukan kepulauan.

Ibu kota atau pusat memiliki wewenang penuh kedalam dan keluar dan tidak terbagi bagi terhadap wilayah atau provinsi lainya.dengan model monosentris yang memiliki satu pemerintahan,satu kepala negara akan mempermudah koordinasi terhadap wilayah di bawahnya.

Kelemahan dari negara kesatuan ini adalah kurangnya otonomi yang dimiliki oleh wilayah dalam memandirikan pembangunan karena sifanya yang monosentris.dan tidak memiiki tindakan kedalam.

B.     negara federatif

bentuk negara ini sangat cocok bila diterapkan di negara yang memiliki wilayah luas apalagi merupakan negara kepulauan dimana latar belakang budaya,kondisi sosial politik yang begitu beragam sehingga setiap daerah atau negara bagian diberikan hak otonomi penuh untuk mengelola pemerintahanya sendiri sesuai kondisi politik dan sosial wilayah tersebut.selain itu negara bagian juga dapat melakukan pembangunan yang lebih mandiri cepat dan terstruktur karena memiliki regulasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri tanpa campur tangan “pusat’

akan tetapi disisi lain negara federatif ini akan memberikan imbas langsung terhadap negara bagian yang tidak memiliki kemandirian,potensi sumber daya alam dan manusia yang tinggi sehingga akan terjadi kesenjangan pembangunan antar negara bagian.

Hal ini akan memicu terjadinya  eksoduse penduduk menuju wilayah atau negara bagian yang memiliki kapasitas ekonomi lebih tinggi.

ORGANISASI Konflik Dan Management Konflik

ORGANISASI

Konflik Dan Management Konflik

Oleh Yosef Nursyamsi

Organisasi merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang memilik maksud dan tujuan sama dimana tujuan tersebut dirumuskan bersama dalam visid an misi yang dijalankan oleh anggotanya yang terstruktur berdasarkan hirarki jabatan.

Adalah sebuah kewajaran apabila dalam organisasi atau tatnn masyarkat terjdi selisih faham dan pandangan karena hal ini tidak bisa dihindari. perbedaaan pendapat ini seharusnya menjadi pemicu timbulnya rasa saling memahami dan peduli terhadap perbedaan pedapat di tengah masyarakat yang heterogen  yang pada akhirnya akan mewujudkan integrasi antar individu dan  masyarakat.

Menurut robbin(1996)konflik organisasi adalah “suatu proses interksi yang terjadi akibat adanya ketidak sesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang  yang berpengaruh terhadap pihak pihak yang terlibat baik pengaruh positip  maupun pengaruh negatip.

Sumber konflik biasanya berasal dari perbedaan antar individu baik berupa latarbelakang,kepentingan dan proses interaksi yang berbeda pula,ketiga perbedaan ini akan terus mempolarisasi masing masing individu atau kelompok untuk saling membenarkan egonya masing masing sebelum kata consensus terjalin diantaranya.

Dengan adanya konflik ini maka masyarakat dituntut untuk dapat membuat consensus atau kesepakatan .konsensus biasanya berupa kesepakatan antar kelompok yang berkonflik untuk  saling menerima dan mengakomodasi  perbedaan dan kepentingan sehingga tercipta suatu integrasi,atau bahkan consensus ini bias berupa penolakan terhadap perbedaan dan kepentingan kelompok yang berkonflik sehingga masing masing kelompok akan saling mendominasi dan bahkan melenyapkan kelompok lainya.

Konplik apabila dipandang dari beberapa sudut bias di klasipikasikan sebagai berikut.

a.       Konflik dari sudut pandang tradisional

Sudut pandang ini menganggap bahwa konflik adalah sebuah hal yang buruk dan harus dihindari karena akan menimbulkan disasositif antar kelompok yang berkonflik.biasanya konflik ini terjadi karena disfungsional organisasi dimana komunikasi dan transparansi menjadi penyebab utama terjadinya konflik ini,sehingga kebutuhan dan asfirasi dari anggota atau kelompok lain tidak bias diagregasi dan diartikulasikan dalam organisasi.

b.      Konflik dari sudut pandang hubungan manusia

Sudut pandang inimenganggap bahwa konflik merupakan fenomena yang wajar dan tidak akan dapat dihindari  dalam strata social .shingga konflik ini harus bias dijadikan hal yang bermanfaat bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi itu sendiri,

c.       Konflik dari sudut pandang interaksional

Sudut pandang ini berbeda dengan sudut pandang lainya,dimana konflik di maknai sebagai gejala social yang harus terjadi dan dipelihara dalam kata lain konflik sengaja dihadirkan sebagai stimulant dalam dinamika organisasi,sehingga organisasi tidak sebatas wadah yang statis dan memiliki ritme senada akan tetapi jauh dari semua itu organisasi harus jadi wadah berinovasi,berkreatifitas.

Konflik ini juga terjadi dalam organisasi tingkat bawah,seperti konflik yang terjadi dalam organisasi remaja di wilayah DKM penulis.konflik ini terjadi bahkan sejak organisasi ini di bentuk,mereka yang berkonflik adalah individu dengan individu,individu dengan kelompok,bahkan kelompok dengan kelompok dalam satu naungan organisasi atau di luar organisasi.

Untuk mengidentifikasikan jenis konflik yang terjadi maka harus memetakan konflik itu sendiri dalam beberapa wilayah actor seperti  dibawah ini:

a)      Konflik antar individu dalam organisasi

Konflik ini terjadi karena ada beberapa individu yang mendominasi dalam organisasi,setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda terlebih latar belakang antar ke RWan  yang berbeda,perebutan posisi yang strategis dan loyalis yang banyak  juga menjadi factor konflik antar individu ini .kondisi seperti ini lama kelamaan mengakibatkan polarisasi dalam organisasi.

b)      Konflik antar kelompok dalam organisasi

Semakin larutnya konflik antar individu ini berkembang dan semakin mempolarisasi individu lain untuk bergabung dalam kelompok tertentu sebagai bentuk identitasnya dalam organisasi.perihal perbedaan pendapat tentang bentuk organisasidan kepengurusan menjadi factor utama dalam terpolarisasinya kelompok ini,kelompok yang tidak setuju akan kepengurusan awal berkolaborasi dengan tokoh RW terkait diwilayahnya  untuk memutuskan hubungan dengan organisasi ini.pemutus hubungan yang dilakukan kelompok tersebut ditanggapi oleh kepengurusan organisasi dengan melakukan hal serupa terhadap perwakilan ustadz dari ke RWan tersebut dengan cara pengambil alihan jadwal mengisi acara dalam organisasi dengan alas an ustadz tersebut tidak mampu mengoptimalkan dan mengajak kelompok eksoduse dalam organisasi.

Akibat dari konflik ini yang berkepanjangan adalah ketidak harmonisan dan hilangnya tegur sapa yang telah terjalin,saling tak peduli apabila diadakan kegiatan di masing masing ke RWan. Sebagai upaya untuk merangkul kembai dan merekonsiliasi pihak pihak yang berkonflik maka di lakukan beberapa langkah seperti mengadakan rapat atau pertemuan kembali gunamembahas kelangsungan organisasi  yang dihadiri oleh tokoh masyrakat,para ustaz di tiap RT dan Rw,dan pihak yang berkonflik

Dalam rapat di bahas mengenai problem solving yang terbaik untuk organisasi ini dengan tahapan sebagai berikut:

a)      Diagnose permasalahan

b)      Analisa terhadap dampak sebab akibat permasalan

c)      Menghimpun berbagai alternative pemecahan

d)     Memilih alternative yang tepat dan,

e)      Melaksanakan pilihan dalam bentuk kegiatan yang terencana.

Dari rangkaian problem solving diatas maka dapat diambil hasil akhir sebagai berikut:

a)      Pihak yang terkait akan kembali mengikiti setiap agenda dari organisasi apabila diberikan kesempatan yang sama dalam menyelenggarakan setiap kegiatan,

b)      Memberikan jadwal mengisi acara bagi ustad dariRW terkait

c)      Menempatkan perwakilan  dari RW terkait dalam truktur organisasi.

d)     Pembenahan jadwal dan bentuk kegiatan guna merangkul  semua kelompok

Dari uraian diatas dapat di tarik garis besar bahwa konflik pada hakekatnya merupakan gejala social yang wajar terjadi dalam kehidupan sehari hari baik antar individu kelompok organisasi maupun strata social lainya.dari kewajaran ini maka konflik bukan lagi untuk dihindari ataupun di perguncingkan dalam internal yang hanya akan menambah rasa saling paling benar dan ego sentris  di atas kelompok lain akan tetapi konflik harus diseleaikan dengan jalan duduk bersama antar kelompok yang berselisih faham dan pandangan guna di cari kata sepakat atau consensus yang terbaik wing-wing solusion bagi semua.

ISAST (International Seminar Aerospace and Science Technology)

ISAST (International Seminar Aerospace and Science Technology)

Penulis Berita : Tim IT Humas, Setpim • Fotografer : PPES • 24 Mar 2015 • Dibaca : 74 x ,

ISAST 2015 merupakan seminar Internsional ketiga dibidang Technology Dirgantara yang dimotori oleh Kedeputian Bidang Teknologi Dirgantara Lapan yang akan diselenggarakan di Bali. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hasil karya tulis ilmiah para peneliti dan perekayasa Lapan. Dalam pelaksanaanya ISAST 2015 akan bekerjasama dengan Universitas Udayana Bali. 

Lapan dan Univ. Udayana Bali telah memiliki MoU yang akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama dimana salahsatu isi kerjasama itu adalah kegiatan ISAST 2015 di Bali. Panitia ISAST 2015 sudah mulai bekerja dan sudah me-launching website ISAST di http://isast.lapan.go.id

Tema ISAST 2015-III adalah Development of Aeronautics and Space Technology to Support Maritime Application.

Adapun tanggal tanggal penting adalah sebagai berikut:
Senin, 30 Juli 2015
Pengumpulan berkas akhir karya tulis

Selasa, 15 September 2015
Pemberitahuan Karya Tulis yang diterima

Senin, 12 Oktober 2015
Batas akhir pengajuan poster

Selasa sd Kamis 27-29 Oktober 2015
Pelaksanaan seminar

Panitia mengundang seluruh peneliti bidang teknologi kedirgantaraan di dalam dan di luar negeri untuk melaksanakan seminar Internasional ini. Pendaftaran di tempat sekertariat dan tidak dipungut biaya.

politisi kedaulatan

Partai politik Indonesia

A.    Zaman colonial

Partai politik pertama lahir dalam zaman colonial sebagai manifeastasi bangkitnya kesadaran nasional. Pada tahun 1918 pihak belanda mendirikan volksraad yang berfungsi sebagai badan perwakilan. Partai yang memanfaatkan untuk bergerak di dalamnya di namakan KO,

Pada awalnya parstisipasi organisasi Indonesia sangat terbatas. Dari 38 Anggota hanya 15 orang Indonesia yang di ketuai seorang belanda . dan pada tahun 1931 dikenal istilah Mayoritas pribumi dengan 30 Anggota pribumi dan 30 Anggota non pribumi.

Di samping itu pada tahun 1939 ada usaha meningkatkan persatuan nasional dengan menggabungkan partai partai politik dan memperjuangkan Indonesia ber parlemen . dan partai partai yang berasa islam bersepakat untuk membentuk komite rakyat Indonesia yang berkembang menjadi majelis rakyat Indonesia yang tidak hanya mencakup partai politik islam tetapi juga serikat kerja dan organisasi non partai. Akan tetapi pada kenyataannya partai politik dan organisasi lainnya mengalami kesukaran untuk bersatu dan membetuk satu front untuk menghadapi pemerintah colonial

B.     Zaman pendudukan jepang 1942 – 1945

Pada masa ini semua partai politik dan organisasi di larang dan hanya golongan islam yang di perkenankan membentuk suatu organisaissi social yang dinamakan masyumi

C.     Zaman demokrasi Indonesia

v  Masa perjuangan kemerdekaan

Setelah di angkatnya suekarno menjadi presiden oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 agustus 1945 panitia tersebut menetapkan aturan peralihan UUD  45 Selain itu juga menetapkan badan ke amanan rakyat yang berubah menjadi TNI Dan Komite nasional indonsiadi kembangkan menjadi komite nasional Indonesia pusat yang menjadi pembantu presiden sebelum MPR dan DPR di dirikan sebagaimana di sebutkan dalam pasal IV  Aturan tambahan dan peralihan UUD 45 yang berbunyi :

Sebelum MPR , DPR ,DPA di bentuk menurut UUD 45 ini,Segala kekuasaan di jalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

Bersama dengan itu di bentuk pula suatu partai politik sebagai alat perjuangan yakni PNI dimana oleh  presiden soekarn di harapkan akan menjadi motor perjuangan rakyat

Seiring dengan usaha membentuk badan badan aparatur Negara timbul hasrat mendobrak suasana folitik otoriter  dan repersif dengan beberapa tahapan

Pertama di usahakan kedudukan KNIP memiliki wewenang legislative. Untuk itu pada tanggal 16 oktober di tetapkan bahwa selama MPR , DPR belum dapat di bentuk KNIP di berikan wewenag legislative dan untuk turut menetapkan GBHN (maklumat no X tanggal 16 oktober 1945) yang di tandatangani Muhammad Hatta. KNIP juga memiliki tugas yang berhubungan gentingnya situasi . yang di jalankan sebuah badan pekerja 

Kedua badan pekerja mengusulkan agar para mentri bertanggung jawab kepada KNIP yang telah berubah menjadi parlemen sementara dengan demikian mulai 14 Nopember 1945 system pemerintahan presidensial telah berubah menjadi system parlementer . perubahan ini di anggap penting untuk mendorong proses demokratisasi dan menangkis kecaman dari pihak sekutu yang menganggap kemerdekaan Indonesia hasil dari rekayasa jepang dengan di pilihnya sjahril yang mempunyatidak mempunyai latar belakang  kolaborasi dengan jepang

Ketiga badan pekerja mengusulkan agar di buka kesempatan untuk mendirikan partai politik dan di setuji oleh pemerintah dalam maklumat tanggal 3 Nopember Bahwa pemerintah menyukai timbulnya partai partai politik karna dengan adanya partai tiu dapat di pimpin kejalan yang teratur segala aliran faham yang ada dalam masyarakat .

Pada awal revolusi fisik  partai partai politik memainkan peran penting dalam membuat proses keputusan . Antara lain peran PNI dan Masyumi yang berdominasi mayoritas.dan pki juga sosialis yang cukup berpengaruh.

v  Zaman republic Indonesia serikat 1949-1950

Dalam masa ini semua partai politik secara aktif mendukung usaha untuk menggabungkan Negara Negara bagian  menjadi NKRI

v  Zaman pengakuan kedaulatan

Setelah mendapatkan pengakuan dejure pada bulan desember 1949,pola cabinet terus berjalan dengan dua partai koalisi besar yaitu PNI dan MASYUMI akantetapi akibat tidak adanya mayoritas tunggal menyebabkan stabilitas politik hususnya cabinet silih berganti.

Dengan terbentuknya cabinet pertama dari MASYUMI yaitu Natsir sebagai pemimpinnya bangsa Indonesia mulai mengarah kearah demokrasi meskipun UUD tidak menyebutkan pemilihan umum sebagai cara memilih wakil rakyat atau pemimpin Negara. Dan cabinet pertama hasil pemilu adalah ali sastromidjodjo dari pni (maret 1956-april 1957) berjalan sangat sangat singkat karna banyak gejolak di daerah dan konsepsi presiden . kemudian dig anti cabinet Djuanda (cabinet kerja) dari 25 april 1957-juli 1959) yang bersifat non partai.

Karakterristik periode ini adalah seri krisis cabinet dan persoalan dalam dalam paratai itu sendiri yaitu loyalitas Indonesia pada masa ini juga ikthiar untuk kembali pada UUD 45 walaupun pihak MASYUMI menghendaki amandemen pada UUD dengan mencantumkan piagam Jakarta sebagai isinya dalam pleno amandemen 29 mei 1959 oleh KH.masykur. sebagai kompromi di buatlah sebuah consider yang menyatakan bahwa :

Kami berkeyakinan bahwa piagam Jakarta tertanggal 22 juni 1945 menjiwai UUD 45 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan konstitusi tersebut.

Tindakan tersebut mengakhiri priode berlakunya system demokrasi parlementer sekaligus menghentikan perjuangan utnuk mencapai demokrasi dan system politik yang demokratis.

v  Zaman demokrasi terpimpin (1959-1965)

Di tandai dengan di keluarkannya tap mpr no.III/1963 dengan menetapkan presiden seumur hidup.

Kedua pengurangan politik kecuali pki.

Ketiga peningkatan peran militer sebagai kekuatan social politik. Sehingga di namakan priode segitiga (soekarno,tni,dan pki) dan di bubarkanya MASYUMI dan psi melalui penpres no.7/1959

Maklumat pemerintah 3 nopember 1945 yang mengejutkan pembentukan partai di cabut dan di tetapkan syarat syarat yang di penuhi partai untuk di akui pemerintah dan di berlakukannya nasakom pada tahun 1960 sebagai front nasional.

v  Zaman demokrasi pancasila

Di tandai dengan di cabutnya tap mpr no.III/1963. Dan di bubarkannya pki melalui tap mprs no.XXV/1966 .

Pada masa ini juga membahas system pemilihan yaitu system proposional (perwakilan berimbang ) dan distrik yang kemudian system distrik itu sendiri yang di ajukan dalam RUU pemilhan umum pada parlemen di tahun 1967. Walaupun banyak kecaman dan system proposional itu yang akhirnya di pilih pada tanggal 27 juli 1967 dengan midifikasi yaitu tiap kabupaten akan di jamin sekurang kurangnya satu kursi sehingga perwakilan dari tiap daerah di luar jawa akan seimbang dengan jawa.

Kemudian mengenai asa yang di anut pemerintah di tuangkan dalam UU no.III/1985 tentang partai politik dan golkar di tegaskan bahwa pancasila menjadi satu satunya asas

v  Era Reformasi

Dimulai sejak berakhirnya Era Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh BJ. Habibie (21 Mei 1998) hingga saat ini.

Di era reformasi, terjadi perubahan dari sistem multipartai terbatas menjadi sistem multipartai tidak terbatas. Disertai pula dengan penggantian undang-undang mengenai partai politik sebanyak 3 kali, undang-undang parpol tersebut adalah UU No. 2 tahun 1999, UU No. 31 Tahun 2002 dan UU No. 2 Tahun 2008.

Jadi, dalam era Reformasi, masih terus dilakukan proses perbaikan terhadap kehidupan kepartaian. Yang mana, setiap dilaksanakan pemilu, terjadi penyesuaian yang baru terhadap undang-undang kepartaian.